Kapolda Sulbar Tegaskan 'Zero Tolerance': yang Terlibat Narkoba Akan Ditindak Tegas

Lintas pelita.Kapolda Sulbar Tegaskan 'Zero Tolerance': yang Terlibat Narkoba Akan Ditindak Tegas
​
Polda Sulbar – Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengeluarkan pernyataan tegas terkait komitmennya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di internal kepolisian. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak personel yang terbukti terlibat barang haram tersebut.

Hal ini, Kapolda sampaikan dalam kegiatan rilis akhir tahun yang berlangsung di Aula Marannu, Senin (29/12/25) yang dihadiri oleh para pejabat utama Mapolda bersama wartawan dari berbagai media di Sulbar.

Dalam keterangannya, Irjen Pol Adi Deriyan menekankan bahwa aturan hukum berlaku sama bagi seluruh anggota Polri, tanpa melihat pangkat maupun jabatan. Ia menjamin proses hukum akan tetap berjalan meski yang bersangkutan merupakan pejabat atau perwira.
​
"Baik dia perwira pertama, menengah, maupun perwira tinggi, kalau terlibat dan ketahuan, maka saya pastikan akan tindak. Itu janji dan komitmen saya," tegas Kapolda Sulbar.

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya "bersih-bersih" internal Polda Sulbar guna menjaga integritas institusi Polri sebagai penegak hukum. Kapolda menyatakan bahwa anggota Polri seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam memerangi narkoba, bukan justru menjadi bagian dari mata rantai peredarannya.
​
Pihak Polda Sulbar juga akan memperketat pengawasan melekat (Waskat) serta rutin melakukan pemeriksaan mendadak terhadap personel di seluruh jajaran Polres hingga Polsek.
​
Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa bagi anggota yang terbukti terlibat baik sebagai pengguna, pelindung, apalagi pengedar sanksi berat telah menanti, mulai dari proses pidana hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
​
"Tidak ada ruang bagi narkoba di Polda Sulbar. Komitmen ini adalah harga mati demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tutup Kapolda.

Read more

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Masyarakat Anti Penyalah Gunaan Jabatan

Lintas pelita  .Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Masyarakat Anti Penyalah Gunaan Jabatan (MAPJ) Makassar akan turut berpartisifasi dalam mendukung rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, terutama di bidang pembangunan, hukum, dan hak asasi manusia.

Dalam rencana Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur sendiri masih dalam tahap proses, dengan enam kabupaten di Sulawesi Tengah yang awalnya direncanakan bergabung, yaitu Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una Una. Namun, beberapa kabupaten demikian Drs. Andi 
Muh, Natsir.SH.MH menjelaskan saat di temui awak media Celebes magazine di kantornya, lanjutnya bahwa meskipun ada beberapa daerah
telah membatalkan niat mereka karena alasan ekonomi, terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

YLBH MAPJ dapat membantu dalam beberapa aspek, seperti:
- Pembangunan: Membantu dalam perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Timur, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Hukum: Memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membantu dalam pembentukan regulasi yang adil dan transparan.
- Hak Asasi Manusia: Memantau dan melindungi hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Timur, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka.

Dengan peran YLBH MAPJ, diharapkan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur sudah dalam tahap yang cukup maju. Provinsi ini akan mencakup enam kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una Una. Wilayah ini memiliki luas sekitar 31.649,63 km ² dan populasi sekitar 999.197 jiwa ¹.

Beberapa kabupaten yang awalnya bergabung, seperti Banggai dan Banggai Laut, telah membatalkan niat mereka karena alasan ekonomi, terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, hanya empat kabupaten yang masih dalam rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur.

Ibukota provinsi ini diprediksi akan berada di Luwuk, Kabupaten Banggai. Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Sulawesi Tengah  Demikian Andi. Natsir mengakhiri penjelasannya
Penulis Mustafa Kamal)

Read more

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Bone

Bone -- Lintas pelita -- Badan Pengawas Pemilihan Umum -* Tim Fasilitasi (Timfas) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Bone menemukan data pemilih anomali saat melaksanakan uji petik di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Rabu (12/11/2025).

Sebanyak 10 (sepuluh) sampel data diverifikasi kesesuaian data administrasi kependudukannya oleh Timfas Pengawasan PDPB Bawaslu Bone dengan turun langsung ke lapangan memastikan kondisi faktual warga di wilayah Desa Kawerang dan Kelurahan Tanete.

Salah satu anggota Timfas menjelaskan bahwa data pemilih anomali ditemukan di Desa Kawerang.“Pemilih yang bersangkutan sudah empat tahun meninggalkan desa tersebut tanpa ada laporan ke pemerintah desa. Ini menjadi perhatian yang akan kami tuangkan dalam laporan hasil pengawasan untuk selanjutnya dibahas pada rapat tingkat Pimpinan” ujarnya.

Kegiatan uji petik bukan hanya bentuk pengawasan teknis, tetapi juga wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga hak pilih masyarakat agar tidak terabaikan akibat ketidaksesuaian data.

Bawaslu Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, demi mewujudkan daftar pemilih yang valid, mutakhir, dan inklusif pada Pemilu serta Pilkada mendatang, (*/rd)

Read more

Lintas pelita .UPTD Puskesmas Banggae 1 Antusias Ikut Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Majene

 MAJENE - Semangat kebersamaan dan komitmen terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tampak jelas dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Kabupaten Majene yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene, Rabu (12/11/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum. Salah satu yang turut ambil bagian aktif adalah UPTD Puskesmas Banggae 1 di bawah kepemimpinan dr. Surijanti Jaddu.

Dengan mengusung tema nasional “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, peringatan HKN tahun ini menjadi momentum refleksi dan evaluasi bersama terhadap pencapaian serta tantangan sektor kesehatan di Majene. Tema tersebut sejalan dengan program prioritas nasional yang dikenal dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagai upaya mempercepat capaian indikator kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala UPTD Puskesmas Banggae 1, dr. Surijanti Jaddu, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, HKN bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat semangat para tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, apalagi dibuka langsung oleh Bupati Majene. Ini bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap insan kesehatan,” ujarnya.

Menurut dr. Surijanti, semangat HKN ke-61 harus menjadi pendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pelayanan promotif dan preventif, serta pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok desa. “Puskesmas Banggae 1 terus berupaya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan bermutu. Kami juga terus memperkuat program-program unggulan seperti posyandu, imunisasi, hingga penanganan stunting,” tambahnya.

Peringatan HKN tahun ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan menarik seperti pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama, pameran pelayanan kesehatan, serta pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan berprestasi. Masyarakat Majene tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan.

Sementara itu, Bupati Majene dalam sambutannya menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan daerah menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kesehatan.

Keterlibatan aktif UPTD Puskesmas Banggae 1 dalam kegiatan tersebut menjadi cerminan komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di bawah kepemimpinan dr. Surijanti Jaddu, Puskesmas Banggae 1 terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting, memperluas cakupan vaksinasi, dan memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan semangat Hari Kesehatan Nasional ke-61, jajaran Puskesmas Banggae 1 bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, sejalan dengan cita-cita luhur pembangunan kesehatan di Kabupaten Majene.

Read more

MARAKNYA PELAKU PENAMBANG TANPA IZIN

LINTAS PELITA .COM .MARAKNYA PELAKU PENAMBANG TANPA IZIN, MUHADI, S.H. DESAK PEMERINTAH KABUPATEN BON BENTUK SATGAS KHUSUS.

Maraknya aktivitas tambang ilegal jenis Galian C atau Tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang beroperasi tanpa izin di Kabupaten Bone, semakin mengkhawatirkan karena  dinilai menjadi penyebab utama kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kerusakan infrastruktur maupun dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Peraktisi hukum Muhadi, pada Selasa (21/10/2025) menyebut bahwa "tambang galian C yang beroperasi tanpa izin yang resmi dan tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap penerimaan daerah, sehingga hal ini menjadi indikator kuat bahwa masih ada potensi pajak yang bocor".

Aktivitas tambang ilegal juga dituding menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, terutama jalan kabupaten karena Truk-truk pengangkut hasil tambang yang melebihi kapasitas menyebabkan kerusakan pada badan jalan yang kemudian membebani APBD untuk perbaikan.

"Alih-alih menjadi pendorong pembangunan, tambang ilegal justru merusak fondasi pembangunan, karena pengusaha PETI (Penambang Tanpa Izin) tanpa kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah karena pengusaha PETI (Penambang Tanpa Izin) tidak membayar pajak atau retribusi yang masuk ke kas daerah berarti Pemerintah Kabupaten Bone, kehilangan pontesi pendapatan yang sebenarnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Secara ekonomi, keuntungan dari tambang ilegal hanya dirasakan oleh segelintir pelaku, namun kerusakan lingkungan sumber daya alam yang dieksploitasi, masyarakat yang jadi korban dan pemerintah daerah tidak dapat apa-apa.

Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, kami mendesak Pemkab Kabupaten Bone untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dengan unsur APH, khusus akan menyasar sektor tambang tanpa izin Galian C, untuk mendukung penegakan hukum dan memberi efek jera kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Serta melakukan investigasi untuk memetakan aktivitas tambang liar yang merugikan daerah yang akan menjadi pintu masuk penertiban tambang-tambang ilegal yang selama ini luput dari pengawasan serta mengungkap oknum-oknum yqng selama ini mejadi bekingan, ungkapnya. (**)

Read more

PERAKTISI HUKUM HIMBAU KONTRAKTOR YANG MENGGUNAKAN MATERIAL DARI TAMBANG ILEGAL AGAR DITINDAK.

Fenomena penggunaan bahan galian C tanpa izin alias ilegal seringkali digunakan pada proyek yang menggunakan dana APBD dan APBN. Hal ini bukan hanya menimbulkan kerugian daerah akan tetapi akan berdampak pula pada lingkungan. Ditengah gencarnya proyek pembangunan infarstruktur di kabuoaten saat ini perlu pengawasan ketat terhadap sumber penggunaan bahan material.

Menanggapi hal tersebut, Muhadi, S.H. sebagai peraktisi hukum ikut angkat bicara, menurutnya " peraktik semacam ini menciptakan anomali yang memprihatinkan, bahwa tambang galian C sebagai salah satu sumber daya alam yang seharusnya memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui mekanisme pajak, dengan potensi penerimaan daerah dari sektor ini sangatlah besar, akan tetapi jika dalam pengerjaan proyek-proyek fisik yang menggunakan dana APBD maupun APBN bersumber dari tambang ilegal, sehingga potensi penerimaan daerah  sebesar 25% dari nilai jual hasil penambangan akan hilang begitu saja.

Penggunaan MBLB ilegal membawa konsekuensi hukum yang serius, tidak hanya bagi penambang tapi juga bagi kontraktor proyek pemerintah yang dengan sengaja menggunakan material dari sumber ilegal. Aparat penegak hukum harus berani  menindak tidak hanya penambang ilegal, tetapi juga pengguna material ilegal, termasuk proyek-proyek pemerintah.

Lanjutnya "untuk memutus rantai penggunaan MBLB ilegal dalam proyek APBD bukan sekadar upaya penegakan hukum, tetapi juga langkah penting untuk mengembalikan integritas pemerintah sebagai institusi yang patuh pada aturan yang dibuatnya sendiri.

Pemberantasan praktik ini harus dimulai dari hulu ke hilir. Jangan hanya menindak penambang, tapi juga kontraktor dan oknum pemerintah yang terlibat. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan insentif bagi penambang untuk melegalkan usahanya, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan pendampingan teknis, tutupnya.

Read more

PEMUDA WAETUO GELAR PESTA RAKYAT, LEWAT AJANG BALAP MOTOR OJEK GABAH

BONE, LINTAS PELITA: Pesta Rakyat 2025 di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang diinisiasi oleh UD CAHAYA WAETUO, menjadi ajang bergengsi pada minggu, (12/10/ 2025)

Kejuaraan ini menampilkan berbagai kelas balap, antara lain kelas ojek muatan open, ojek tanpa muatan, bebek standar, modifikasi, adventure on se non-pembalap, serta ojek lokal dari Kelurahan Waetuo, Keberagaman kelas yang dipertandingkan menambah semarak acara dan memberikan kesempatan bagi para peserta dengan berbagai jenis motor dan kemampuan untuk ikut berkompetisi.

Acara pesta rakyat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, yang menilai acara ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat hubungan antarwarga maupun dengan warga dari luar serta memupuk semangat sportivitas. 
Dengan dimulainya Pesta Rakyat 2025, warga berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung lancar hingga akhir.

Menurut Muhadi, S.H. salah satu warga kelurahan Waetuo mengungkapkan bahwa acara semacam ini membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. “Pesta rakyat ini memberi peluang yang sangat baik untuk pelaku UMKM dan UKM,” dan Menurutnya, acara ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari masyarakat serta kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

A.Sainal

Read more